penatausahaan barang milik daerah. pengelolaan Barang Milik Daerah. penatausahaan barang milik daerah

Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. . Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. Menindaklanjuti ketentuan peraturan tersebut BKAD telah meminta usulan. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. E. 0. LATAR BELAKANG Bedasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 6K views • 21 slides Pengelolaan Aset Daerah Dadang Solihin 2. ADDITIONAL MENU. 1. 000. Untuk ituPENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019. Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan/atau petugas lainnya yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi BMD. mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah (Pembukuan, inventarisasi dan . 000. Pedoman Penatausahaan Persediaan. Kegiatan Inventarisasi BMD yang dilaksanakan tahun 2023 ini. BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan. 7K views • 21 slides Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4 Nurul Angreliany 1. Focus and Scoope. Hal ini selalu disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan tentunya harus diterapkan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko. 000 5. Belum Tersedia. I. 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dalam kegiatan Pencatatan dan Pendataan masih banyak. 19 - 23 Oktober. 2%Hasil penelitian menunjukan penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. UU 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 28 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2020 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 Juni 2020 Tanggal Pengundangan 09 Juni 2020 Tanggal. Berlaku. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. 19 - 23 Oktober. membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik. , S. Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala OPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset. 3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk:18 a). 27. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; Mengingat : 1. This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel and Word. Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. LATAR BELAKANG : Penatausahaan Keuangan SKPD sebagai sarana penunjang kelancaran kerja pengelola keuangan 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah aparatur, yaitu dengan hasil keluaran atau. 3. perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD. KAK Kegiatan Sub Bagian Penatausahaan BMD. Juga membukukan barang yang keluar,. Evaluasi Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara [Internet], Volume 13 Nomor 4 2018 Jurnal Riset Akuntansi Going Convern Halaman 592-595. 4. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam bentuk sensus barang milik daerah; bahwa dalam rangka tertib penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, perlu dilaksanakan kegiatan sensus barang milik daerah;2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN dimulai dari proses perencanaan pengadaan, penatausahaan, Penetapan Status Penggunaan (PSP),. Abstrak. 23. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, sistem informasi manajemen aset daerah, pembinaan,. 22. •Untuk barang-barang yang direncanakan “habis pada satu kegiatan” tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan “tidak menjadi barang persediaan”. PP No. melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Pencatatan barang milik daerah. 000 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 348. Pemerintah Kota Surabaya . Pengelola Barang Milik Daerah. mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Penatausahaan Aset, Subbidang Pemanfaatan Aset, dan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,menyimpan,mengeluarkan,menatausahakandan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa PenggunaBarang. 1 (build : 2012. Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 47 Tahun 2021 Tanggal: 23 September 2021 Perihal9. data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang. mengenai pengelolaan barang milik daerah, maka perubahan terhadap peraturan yang menjadi acuan pengelolaan Barang Milik Daerah sangat perlu untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat proses penatausahaan BMD, faktor-faktor yang menjadi kendala, dan kesesuaian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Riau dengan regulasi yang berlaku. Penatausahaan . 7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secaraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan terhadap pengamanan barang milik daerah, yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Pengurus Barang. Uraian Tugas Penyelesai Kerja Hasil /Beban yang an (menit) Efektif Kerja dibutuhkan. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 6. 2. (Dalam Kerangka Hukum PP No. Dalam penatausahaan barang milik daerah ada 3 kegiatan : 1. 000 525. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMN/D) PRIYONO DWI NUGROHO, AK, MSI, MM* Abstrak. 2. 7K views. 9. pptx MuhammadFachruRazi6 59 views • 27 slides q. C. 29. 28 tahun 2016). Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 259,008,000 Jumlah bulan penyediaan jasa telepon dan listrik 12 Bulan 1). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Bimtek Online Tahap I. 000 07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum. Ia menjelaskan, sistem aplikasi e-BMD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara real time. Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang telah melaksanakan inventarisasi BMD 171. Siklus insidentil terkait dengan BMN/D idle atau tidak digunakan untuk pelayanan tupoksi karena berbagai hal. Mengingat : 1. Rendahnya kualitas dan kemampuan SDM menjadi penentu keberhasilan pengelolaan barang milik daerah akan lebih tepat, benar, dan profesional (Maulidiah, 2017). Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan bertanggungjawab: a. Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Tujuan Laporan keuangan dapat terselesaikan 3. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2). membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 8. BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. 9 Pasal 431 dan 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. b. Dipastikan Pengelola Barang telah melaksanakan pembukuan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi. pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah. 19 tahun 2016)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusanahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. v8i1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Metode Penatausahaan BMD. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan 2. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat; 6. 15. Sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibuat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa barang milik daerah harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, didaftar, dicatat, dibukukan dan dilaporkan secara tertib, terus menerus, terarah dan terpadu guna menjamin kebenaran. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun; Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester; Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. In-ventarisasi dilakukan untuk melakukan pe- Pada saat ini karena adanya perkembangan lalu dikeluarkan Peraturan Menteri pada 2021 untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola bedasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan BMD mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah • Permendagri No. barang milik daerah 24. BAB VI PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA SKPD Pasal 15 Persediaan barang dapat diperoleh dari pengadaan maupun hibah. 000 787. Pengelolaan Aset Negara atau Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) mengikuti dua siklus pokok yaitu siklus. BAHAN DAN ALAT a. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal penatausahaan, selain pem-bukuan juga saat ini sedang melakukan in-ventarisasi terhadap barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021. 00. PMK RI No. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah; Kelas Penagihan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah; Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah; Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Bimtek Online Tahap 2 dan 3. 15. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 2. 137,00Komaedi menjelaskan, sistem aplikasi e-BMD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara real time. The key informants were purposively determined to get the. Bimtek Online Tahap I. Bimtek 2020. Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah, perlu di sempurnakan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Aset Daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,. Analisis Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Wonogiri) Achmad Basuki A, Irwan Taufik Ritonga, SE. Download Now. 1 tahun 2008 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan. Penatausahaan barang milik daerah, baik pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan harus dilakukan secara tertib dan berkualitas. Pejabat Penatausahaan Barang Milik. 10. 6 Semarang. Pengguna Barang adalah Kepala Organisasi. Penghapusan Barang Milik Daerah dan Ruang Lingkupnya. Komaedi menjelaskan, sistem aplikasi e-BMD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara real time. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Tegal penatausahaan Barang Milik Negara. 5. Maksud Menyediakan Honorarium pengelola penatausahaan keuangan SKPD b. disetor ke Kas Daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik daerah/asset daerah dan harus dicatat sebagai inventaris kekayaan daerah;. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.